Sistem Ekonomi Indonesia

1. Pengertian-pengertian Sistem Ekonomi

Menurut dumairy : sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam ssuatu tatanan kehidupan. Menurut Sanusi : sistem ekonomi merupakan suatu organisasi terdiri dari sejumlah lembaga yang sling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

2. Sistem- Sistem Ekonomi

a. Sistem Ekonomi Kapitalis

Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual.

b. Sistem Ekonomi Sosialis

Dumairy menjelaskan, sistem ekonomi sosialis adalah adanya berbagai distorasi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien, dan bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.

c. Sistem Ekonomi Campuran

Sanusi menjelaskan dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada pula sistem ekonomi campuran dimana peran kekuasaan pemerintah relatif besar.

3. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, kapitalisme, sosialisme, atau gabungan dari keduanya. Dalam memahami ekonomi yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitutional, perlu dipahami terlebih dahulu ideologi apa yang dianut oleh Indonesia. Pasal 33 dianggap pasal terpenting yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yakni prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci pasal menetapkan 3 hal, yakni :

a.       Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

c.       Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejarah Ekonomi Indonesia

1. Pemerintahan Orde Lama

Pada tanggal 17 agustus 1945, indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di daalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.

2. Pemerintahan Orde Baru

Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat  pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

3. Pemerintahan Transisi

Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.

4. Pemerintahan Reformasi

Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian  Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

5. Pemerintahan Gotong Royong

Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito.

Sistem politik negara

Berbicara mengenai sistem politik tentu tidak lepas dari berberapa hal seperti idiologi, struktur sosial, maupun visi sebuah negara. Sistem politik biasanya ditunjukkan secara lebih jelas dalam bentuk sistem pemerintahan. Hampir sebagian besar negara dengan sistem ekonomi bebas menjalankan sistem pemerintahan dan politiknya secara demokratis.

Sistem politik juga berbicara mengenai sistem kepartaian yang dianut sebuah negara. Di Indonesia, partai tumbuh berkembang karena manganut sistem multipartai. Berbeda dengan Amerika maupun Inggris yang menerapkan sistem dua partai. Berikut ini beberapa perbedaan sistem politik di berbagai negara di dunia yang tampil dalam bentuk sistem pemerintahan.

Monarki-Konstitusional

Nagara yang menganut sistem pemerintahan monarki-konstitusional biasanya memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan feodal di masa lalu. Simbol negara atau kepala negara biasanya dipegang oleh raja atau ratu yang didaulat atau secara alamiah telah dianggap sebagai pemimpin rakyatnya. Sebut saja di Inggris, Skotlandia, maupun di Thailand.

Kekuatan kerajaan pada zaman dahulu tidak dihapuskan begitu saja. Karena pengaruhnya yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, keberadaan kalangan bangsawan dianggap sebagai simbol kehormatan suatu bangsa.

Sistem pemerintahan monarki-konstitusional dijalankan oleh seorang perdana menteri yang dipilih melalui sistem kepartaian. Di sana setiap warga negara berhak memilih maupun dipilih sebagai bagian dari anggota legislatif maupun eksekutif.

Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri pun pernah dilakukan di Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Sutan Sjahrir, Adam Malik, atau Burhanuddin Harahap yang pernah menduduki jabatan perdana menteri. Namun, pada saat itu bukan berarti Indonesia menganut monarki, sebab tidak ada sangkut paut dengan sisa kejayaan sebuah kerajaan.

Negara-negara yang menganut sistem monarki murni bisa kita temukan seperti Arab Saudi, Yordania, atau Oman. Pada zaman dahulu Turki pun pernah menjalankan sistem monarki di bawah dinasti Utsmani. Perubahan terjadi ketika Mustafa Kemal Attaturk muncul dan mengubah sistem politik di Turki.

Federal-Demokrasi

Sistem politik dan pemerintahan federal bisanya menganut faham demokrasi. Mereka menjalankan pemerintahan dengan pembagian negara-negara bagian. Contoh negara federal adalah Amerika dan Australia. Masing-masing negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur. Dan untuk menjamin lancarnya kehidupan dan hukum, mereka memiliki satuan kepolisian masing-masing.

Tidak seperti di Indonesia yang memiliki polisi dalam tingkat nasional. Polisi-polisi di negara federal seperti di Amerika bertanggung jawab kepada gubernur. Artinya, kasus menyangkut keamanan wilayah adalah tanggung jawab masing-masing kepolisian. Polisi California berbeda dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan polisi Los Angeles. Mereka berjalan dalam negara bagiannya masing-masing.

Di Amerika yang menjalankan sistem federal, pemilihan dan pertarungan politik tidak dihitung berdasarkan perolehan suara pemilih, namun lebih dihitung berdasarkan perolehan suara keseluruhan dari negara bagian. Artinya, kemenangan di satu negara bagian dihitung satu poin saja, tidak peduli berapa selisih yang terjadi saat pemilihan berlangsung di negara bagian itu.

Indonesia pun pernah menjalankan sistem politik semacam federal. Saat itu dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama. Negara dibagi berdasarkan beberapa wilayah. Namun, sistem ini tidak berlangsung lama karena dianggap dapat memecah belah persatuan bangsa.

Teokrasi

Teokrasi adalah gabungan dari teologi dan demokrasi. Ia adalah sistem politik yang berpegang pada dua sumber kepemimpinan. Satu sisi demokrasi dijalankan, namun di sisi lain kepemimpinan mutlak oleh sebagian kekuatan pun dijalankan.

Negara yang menganut sistem ini misalnya Iran. Dalam sistem politiknya, Iran melakukan pemilihan umum dari mulai tingkat terendah seperti kampung atau kelurahan. Presiden pun biasanya dipilih berdasarkan karir politik dari tingkat yang paling bawah. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan.

Namun, ada yang unik di Iran. Hak untuk menyatakan perang dan panglima bersenjata tidak berada di bawah presiden, namun berada di bawah majelis yang mereka sebut Wilayatul Faqih.

Kumpulan atau dewan ulama-ulama besar yang dipercayai kemampuan kepemimpinan serta keilmuannya. Mereka memiliki posisi tertinggi dalam sistem politik di Iran. Ali Khomenei adalah pemimpin tertinggi Wilayatul Faqih sekarang, yang tidak lain anak kandung Imam Khomenei, pemimpin besar revolusi Islam di Iran.